Minggu, 03 Januari 2016

Tujuan, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



TUJUAN

Tujuan dalam pembentukan OJK:
1.      Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian
2.      Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis 
3.   Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi
 
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
1.      Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2.      Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3.      Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

TUGAS DAN WEWENANG
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1.      Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2.      Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3.    Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :
1.      Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
2.      Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
3.      Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4.      Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5.      Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
6.  Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7.     Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8.     Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
9.  Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

1.      Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2.      Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
3.  Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
4.      Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
5.      Melakukan penunjukan pengelola statuter
6.      Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7.   Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
8.      Memberikan dan/atau mencabut:
a.       Izin usaha
b.      Izin orang perseorangan
c.       Efektifnya pernyataan pendaftaran
d.      Surat tanda terdaftar
e.       Persetujuan melakukan kegiatan usaha
f.       Pengesahan
g.      Persetujuan atau penetapan pembubaran
h.     Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
  • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
  • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:  manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank

Related Posts:

0 komentar:

Posting Komentar